Kondusif, Meski Gabungan, Ratusan Mahasiswa Tertib Dengarkan Pernyataan Sikap Tolak Omnibus Law

KANALDESA.ID (Depok, DIY) — Kamis , 8 Oktober 2020, ratusan mahasiswa dari PMII DIY, GMKI Yogyakarta, GMNI Yogyakarta, HMI Yogyakarta, PMKRI St. Thomas Aquinas, HIKMAH BUDHI Yogyakarta, IMM Djazman Kindi, KMDHI Yogyakarta, BEM Nusantara Yogyakarta, dengan tertib adakan orasi tolak kebijakan Omnibus law.

Dikatakan, Omnibus Law merupakan konsep dalam hukum perundang-undangan, undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan. Hal ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan menggandeng Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan harapan hal ini dapat meningkatkan perekonomian negara. Setidaknya terdapat 11 klaster pembahasan dalam RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada DPR RI melalui surat yang ditandatangani oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo tertanggal 7 Februari 2020.Koordinator Umum Yanju Sahara sedang Orasi TOLAK UU Cipta Kerja di simpang 4 UIN Yogyakarta.(8/10)

Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah tersebut kini telah dinyatakan sah sebagai UU (undang-undang) oleh DPR RI, pada tanggal 05 Oktober 2020. Disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI.

“Disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI menyisihkan luka dan tanda tanya besar, karena hal ini dilakukan ditengah-tengah pandemi. Diketahui bersama, bahwa jumlah korban Covid19 beberapa bulan terakhir meningkat semakin pesat, tidak hanya rakyat biasa, dokter dan tenaga medis pun terkena imbasnya, tercatat 115 dokter yang telah meninggal dikarenakan pandemi ini. Melihat hal tersebut, secara tidak langsung wajah pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintah yang baik, “ucap Koordinator Umum, Yanju Sahara dalam orasinya.

Menurut, Yanju Sahara, demo kali ini yakni Aliansi Cipayung Plus dan BEM Nusantara DIY menyatakan sikap “MENOLAK” terhadap UU Cipta Kerja.

“Yakni, 1. mencabut UU Cipta kerja sebab bertentangan dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. mencabut UU Cipta kerja karena dinilai dapat merugikan para buruh dan petani, serta perumusan UU Cipta kerja dilaksanakan secara tertutup dan tidak partisipatif; 3. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpu terkait pencabutan mengenai UU Cipta kerja; 4. Mosi tidak percaya terhadap DPR; 5. mengawal untuk Yudisial Review, “pungkasnya. (MH/Red)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply